Komisi XI Dukung Pembangunan Bandara dan Pelabuhan di Yogyakarta

22-09-2015 / KOMISI XI

 

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merencanakan membangun Bandar Udara Internasional baru dan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Kedua rencana ini mendapat apresiasi dan dukungan dari DPR RI, walaupun sejumlah catatan turut menyertainya.

Anggota Komisi XI DPR Hatta mengingatkan, agar pembangunan ini harus direncanakan secara matang. Pasalnya, lokasi yang baru ini dinilai terlalu jauh dari pusat kota. Apalagi, Yogyakarta juga merupakan destinasi pariwisata, sehingga dikhawatirkan akan mengganggu jumlah kunjungan wisatawan.

Demikian dikatakan Hatta usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta, Bank Indonesia Perwakilan DI Yogyakarta, Kementerian Keuangan DI Yogykarta, Otoritas Jasa Keuangan DI Yogyakarta, Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, Bappeda DI Yogyakarta, dan asosiasi pengusaha di Kantor Perwakilan DI Yogyakarta, Kamis (17/09/15).

“Menurut saya, hal ini harus betul-betul terencana secara baik. Karena saya melihat Yogya juga sebagai destinasi pariwisata, tidak sama dengan kota lain yang memiliki destinasi bisnis, seperti Jakarta atau Surabaya,” kata Hatta.

Hatta melihat, masalah jarak antara bandara baru dengan pusat kota Yogyakarta ini terlalu jauh, sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap jumlah kunjungan wisatawan. Apalagi, pariwisata juga merupakan tulang punggung ekomomi Yogyakarta. Setidaknya, jarak antara Kulon Progo ke Yogyakarta sekitar 60 kilometer.

“Yogyakarta sebagai destinasi pariwisata, wisatawan ingin akses mudah mencapai lokasi. Kalau mereka harus menempuh jarak yang cukup jauh ke kota, saya khawatir, akan menurunkan minat wisatawan,” ujar politikus F-PAN ini.

Untuk itu, ia menyarankan, jika memang Bandara Adi Sucipto, di Yogyakarta, sudah overload, maka sebagian penerbangan bisa di relokasi ke bandara terdekat, misalnya Bandara Adi Soemarmo, Solo. Pasalnya, hingga saat ini, bandara ini dikabarkan terus merugi.

“Jika bandara Yogya ini sudah overload, bisa direlokasi ke Surakarta. Masih banyak terbuka kesempatan, apalagi bandaranya (Adi Soemarmo) masih merugi. Kenapa Angkasa Pura tidak membuka atau memberikan akses itu kepada Bandara Adi Soemarmo. Kalau sebagian penerbangan dari dan ke Yogya di-split ke Solo, maka kedua bandara akan sehat,” analis politikus asal dapil Jawa Tengah ini.

Sementara terkait rencana pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto di Kulon Progo, Hatta mendukung penuh. Namun ia menyarankan, pelabuhan itu bukan hanya untuk untuk pelabuhan ikan saja, tetapi juga pelabuhan peti kemas  Sehingga potensi ekspor dari Yogyakarta bisa dimaksimalkan.

“Kalau di selatan dibangun pelabuhan laut, saya malah setuju, bisa membuka jalur ekspor dari Yogya dan sekitarnya. Sehingga ekspor tidak harus selalu dari Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, tapi juga dari Yogyakarta. Daya saing produk lokal Yogya yang sangat luar biasa, itu bisa langsung ekspor ke negara tujuan,” harap Hatta.

Dukungan juga datang dari Anggota Komisi XI DPR Willgo Zainar. Politikus F-Gerindra itu berharap, rencana ini agar segera dapat direalisasikan. Hal ini untuk mendorong arus perdagangan berbagai produk, seperti manufacture, kerajinan, furniture, dan lain sebagainya.

“Saya kira rencana pembangunan pelabuhan di wilayah selatan Yogyakarta sudah melalui kajian yang mendalam oleh Pemprov DIY dan Pemerintah pusat. Saya kira ini perlu segera direalisasikn, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Yogyakarta yang saat ini sekitar 4,7 persen,” harap politikus asal dapil NTB itu. (sf)/foto:sofyan/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...